VOA SINGKIL | Baitul Mal se Aceh ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2024 yang di gelar oleh Baitul Mal Aceh (BMA), termasuk Baitul Mal Aceh Singkil dimana dihadiri langsung oleh ketua Muhammad Syaripuddin MA dan Kepala Sekretariat Azma Syahputri M, SE.
Kegiatan Rakor diselenggarakan di Hotel Kryad Muraya Banda Aceh, di mana kegiatan itu dilaksanakan sejak Tanggal 27 hingga 28 Mei 2024.
Dalam pidatonya, Pj Gubernur yang diwakili oleh Pj Sekda Azwardi mengatakan, “Baitul Mal berperan penting dalam mengatasi masalah sosial dan kemiskinan di Aceh. Karena itu, Baitul Mal perlu meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi lebih baik, adaptif, dan kredibel. Dengan demikian, zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ucap Azwardi.
Ada dua agenda yang dibahas dalam Rakor tersebut, di hari pertama para pengurus Baitul Mal seluruh Kabupaten/Kota mendapat pemahaman dari para pemateri, di hari kedua diisi dengan acara diskusi mengenai isu-isu strategis di dalam kelembagaan.
“Ada beberapa isu yang kita bahas dalam rapat tersebut, seperti kelembagaan, pengumpulan, dan pemberdayaan zakat, infak, dan wakaf (Ziswaf),” ucap Syaripudin kepada VOA.
Selain itu, Syaripudin menyebut penguatan sinergi antara BMA, BMK, SKPA, dan instansi vertikal terkait, optimalisasi pengumpulan Ziswaf, peningkatan pemberdayaan mustahik melalui berbagai program dan kegiatan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Ziswaf.
Ia juga menyebut, ada 12 resolusi yang dihasilkan pada Rakor tersebut diantaranya:
- Memperkuat kelembagaan dan kedudukan BMA dan BMK sebagai lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyusunan regulasi turunan sesuai dengan amanat Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal;
- Memastikan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran zakat dan infak sesuai dengan amanat Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal;
- Memastikan ketersediaan informasi bagi masyarakat terkait pengelolaan ZIWaH dan pengawasan perwalian oleh Baitul Mal;
- Mendorong transformasi digital dalam peningkatan kualitas layanan kepada Muzakki/Munfiq yang mudah diakses, cepat dan responsif;
- Memfasilitasi lahirnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat dan infak pada Kementerian atau Lembaga BUMN, BUMD dan Perusahaan;
- Menyusun pilot project atau skema co-branding BMA dan BMK dengan perusahaan dalam rangka pengumpulan dan penyaluran zakat dan infak;
- Menyusun program prioritas berasama BMA dan BMK terkait penyaluran zakat dan infak yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
- Melakukan advokasi terkait usulan pemisahan rekening penerimaan zakat dan infak serta penguatan dan penyeragaman tata kelola keuangan pada BMK;
- Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan ZIWaH serta Pengawasan Perwalian kepada DPS atau Dewan Pengawas paling sedikit dua kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeloaan dan pengembangan ZIWaH dan pengawasan perwalian kepadan Gubernur/Bupati/Walikota dan DPS atau Dewan Pengawas setiap tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun kegiatan berakhir;
- Mendorong penguatan SDM Amil melalui kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas, kompetensi dan kesejahteraan amil di tingkat BMA dan BMK; dan
- Menyusun kode etik Amil dan memperkuat sistem pengadilan internal untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal.
Acara ditutup langsung oleh Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, ST, MIFP didampingi Keanggotaan Badan Baitul Mal Aceh, Mukhlis Sya’ya, ST, Muh. Ikhsan, SE, M.Si, Ak, dan Khairina, ST serta dihadiri oleh perwakilan Baitul Mal Kabupaten/Kota se-Aceh.(***)
