VOA BANDA ACEH | Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (Ampes) dalam rangka Meminta Pemerintah Aceh untuk menegur dan memperhatikan kinerja Walikota Subulussalam karena belum membayar honor perangkat desa, tenaga kesehatan, kontraktor dan gaji guru honorer di kota Subulussalam.
Korlap aksi hardi mengatakan, Pemerintahan kota Subulussalam telah mati, bahwa gaji para guru honorer, tenaga kesehatan dan kontraktor tidak pernah dibayarkan selama 10 bulan ini, kami meminta Pj gubernur memperhatikan kota Subulussalam juga, banyak juga kebijakan dari walikota Subulussalam bapak Affan Alfian Bintang yang tidak tepat.
“Gaji guru honorer berapa, berapa gaji mereka, gaji mereka tidak terbayar, mereka bekerja setiap hari mereka yang mendidik kita dari kecil, Kami disini menuntut untuk PJ Gubernur aceh untuk turun menemui kami, untuk mendengarkan tuntutan kami, kami mahasiswa Subulussalam ini juga rakyat Aceh,” ujar Hardi.
“Kalau walikota tidak becus mengurus kota Subulussalam lebih baik mundur saja dari jabatannya,”pungkasnya
Hardi melanjutkan, karena masyarakat Subulussalam sudah resah, kami kemarin berbondong-bondong ke kantor walikota Subulussalam tapi tidak ada tanggapan Sama sekali di sana.
“Bil perlu panggil walikotanya, kita tunggu disini sampai ada dari pemerintah Aceh untuk datang menemui kita,” ajaknya lagi.
Sementara itu, dari Pemerintah Aceh di wakili oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Aceh, Afifuddin, menemui massa aksi dan melakukan audiensi di pendopo kantor Gubernur Aceh dan menyampaikan Terimakasih atas apa yang kalian sampaikan, alangkah baiknya apabila ada yang tertulis sehingga bisa kita sampaikan ke pimpinan, Intinya sekarang pemerintah daerah adalah otonomi.
“Jadi kita tidak bisa secara langsung menegur karna kita sekarang otonomi, kita mengawasi tapi tidak bisa mendikte terhadap pemerintah Kab, di Kab ada DPRK jadi apabila ada keluhan sampaikan pada DPRK, karna mereka punya hak untuk merevisi bahkan mencopot Walikota,” Sambungnya, saya tahu ketua DPR adalah anaknya sendiri.
“Jadi apabila ada tuntutan saudara-saudara yang tertulis serahkan ke saya supaya bisa kita teruskan ke pimpinan, jangan sampai nanti kita menyampaikan ke kota Subulussalam ditanyakan atas dasar apa, kalo ada laporan tertulis paling tidak bisa kita Surati kesana, kenapa ini bisa terjadi,” pungkasnya.
Afifuddin juga mengatakan kepada para pengunjuk rasa, “kalau kalian mengira walikota mengunakan anggaran untuk kepentingan pribadi laporkan ke KPK, gubernur tidak punya hak, seperti kepala dinas disini yang melakukan pelanggaran baru bisa gubernur mencopot kepala dinas tersebut karena dalam hal ini gubernur punya hak,” terangnya.
Jadi alangkah baiknya ada surat tertulisnya serahkan ke kita dan nanti akan kita sampaikan ke pimpinan sebagai dasar, terserah mau hari ini atau besok, imbuhnya.
Adapun tuntutan para pengunjuk rasa yakni sebagai berikut :
1. Meminta Walikota segera membayar honor perangkat desa se-Kota Subulussalam.
2. Meminta Walikota segera membayar honor tenaga kesehatan se-Kota Subulussalam.
3. Meminta Walikota segera membayar Gaji Kontraktor se-Kota Subulussalam.
Masa aksi menitipkan penghargaan kepada perwakilan pemerintah aceh, penghargaan yang di tunjukan kepada walikota subulusalam “sebagai walikota terburuk sepanjang sejarah sejak berdirinya berdirinya kota subulusalam “.***
Reporter Banda Aceh: Farid Ismullah